Tak lama lagi Jabar merayakan pesta demokrasi kedua terbesar di Indonesia setelah pilpres. Pilkada untuk memilih gubernur masa jabatan 2008-2013 akan berlangsung pada 13 april mendatang. Sebanyak 29 jutaan pemilih terdaftar akan menyalurkan suara mereka ke kotak-kotak rahasia, yang hanya bisa dibuka ketika semua proses pencoblosan selesai dilakukan. Sebuah kegiatan rutin lima tahunan yang menelan dana hingga 350 miliar rupiah.
Luar biasa! Proses tersebut akan dipuji oleh banyak orang bila berlangsung sukses, bahkan dari elemen di luar negeri. Bagaimana tidak, pemilu adalah instrumen terkuat demokrasi, nilai yang dijunjung tinggi oleh hegemon dunia saat ini.
Secara moral, saya sepakat dengan cita-cita pemilu. Memilih pemimpin yang mengemong rakyatnya–karena rakyatnya sendiri yang mengangkatnya. Tetapi, kenyataan di lapangan tidak semanis iklan yang keluar dari mulut politisi. Demokrasi sekarang masih jadi ajang pemuas kekuasaan. Rakyat hanya dijadikan modal tak bergerak, yang tak pernah protes meskipun cat dindingnya tak pernah diurus. Getir! Sekaligus nilai merah bagi politisi kita.
Pilkada di jabar sama saja. Hingga saat ini jumlah kandidat telah mengerucut hingga tiga pasangan calon cagub-cawagub saja yang akan tampil di gelanggang. Proses mulai dari menilai dan memperkirakan–bukannya menimang dan memperhatikan–tren cara memilih rakyat, hingga munculnya nama oleh parpol bisa dikatakan lancar. Meskipun tawar menawar modal dan bep (break event point) investasi politik tetap jadi inti dari proses tersebut.
Partai berhasil mengajukan calon, tapi masalah lebih besar dimulai dari situ. Tiga pasangan cagub-cawagub, Danny-Iwan Sulanjana (Da’i), Agum-Nu’man (Aman), dan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf (Hade), tidak mampu menawarkan hal baru yang esensial. Danny dan Agum adalah orang lama di birokrasi. Rekam jejak mereka menunjukkan tak ada bintang yang berkilau, semuanya jeblok. Kalaupun ada, hanya nilai biru enam yang rawan. Pasangan ketiga mungkin menawarkan sesuatu yang baru–minimal orang baru–tapi tetap saja tak punya background pemikiran kuat untuk bisa mengubah jabar.
Ketiganya tak punya trah hebat untuk menjadi pengubah situasi layaknya Hugo Chavez, Ahmadinejad, atau paling tidak Solihin GP. yang berdarah sunda asli. Tak ada satu pun yang punya visi perubahan mendasar, terutama dari sisi reformasi birokrasi, kebijakan ekonomi, supremasi hukum, maupun keadilan sosial yang membela rakyat kecil. Tak ada sama sekali.
Dari segi birokrasi, dua kandidat awal jelas tercoret dari daftar unggulan. Keduanya tak mampu menjinakkan binatang liar raksasa bernama birokrasi. Danny yang notabene “orang pemda” tak bisa mengubah performa birokrat pada lima tahun masa kekuasannya. Pun dengan Agum. Selama menjabat menteri transportasi di era Megawati, Agum tak mampu memaksimalkan kinerja bawahannya untuk membenahi sistem transportasi indonesia. Yang ada malah semakin amburadul, kecelakan moda pengangkutan masih sering terjadi. Nilai merah, sulit untuk membuat orang percaya guna memberikan kursi pemimpin birokrat di pundak mereka.
Pasangan Hade bisa jadi pembawa harapan perubahan kinerja birokrasi, karena mereka jelas orang baru. Hanya saja, mereka belum memaparkan jurus jitu yang akan diperagakan untuk menaklukan birokrasi sampai lima tahun ke depan. Hingga saat ini mereka baru sekedar berbicara dan berjanji. Tak ada hal lebih selain omong kosong. Apabila ingin sedikit diperhatikan, mereka seharusnya segera menjelaskan blueprint yang detail untuk mengangkat dan membersihkan kinerja birokrat.
Dari kacamata ekonomi, jelas ketiganya memiliki kemampuan yang terbatas. Meski otonomi daerah telah bergulir, tapi sistem besar ekonomi masih dipegang pemerintah pusat. Calon yang berani, tak akan serta merta mengubah rezim liberalisme pasar dan kapitalisme yang jadi jiwa perekonomian Indonesia. Padahal, inilah zero point untuk memperbaiki kesejahteraan bangsa. Entah mengapa, apakah pemerintah pusat belum membaca banyak buku yang mengkritik kapitalisme atau memang dicekik lehernya oleh kekuatan-kekuatan neoimperialisme barat, sehingga tak ada jalan lain untuk keluar dari jebakan kapitalisme. Bila pemerintah saja tidak mampu, apalagi gubernurnya!
Dari pemaparan visi ekonomi yang dilakukan ketiga calon beberapa waktu lalu di Bandung, terungkap tak ada hal baru yang mereka tawarkan. Paling hanya peningkatan investasi, pemberdayaan ukm, memaksimalkan potensi sumber daya alam, dan peningkatan kualitas sdm. Semuanya telah banyak didengungkan rezim Danny yang saat ini berkuasa, namun hasilnya tetap nihil. Belum ada yang mampu menawarkan ide radikal, seperti membuat hukum dagang yang adil, mencegah destruksi ekonomi kecil yang dilakukan perusahaan besar, penempatan ekonom-ekonom handal sosialis di pucuk pimpinan dinas yang economic-related, dan menuntut revisi kontrak pada perusahaan asing yang merugikan kepentingan daerah–tak hanya nasional.
Sementara, dari kacamata hukum dan keadilan sosial? Jelas sekali orang tidak akan percaya bahwa mereka bisa mengubah situasi saat ini, ketika hukum diperjualbelikan dan hak si kecil dicolong si besar. Orang sudah jijik membahas dua variabel ini, termasuk saya. Terlalu banyak hal yang harus dibicarakan untuk memaparkan bahwa hukum dan keadilan sosial di Jabar, dan Indonesia sudah hancur, sehancur-hancurnya. Semua pembicaraan akan berujung pada lubang hitam negatifitas.
Pemaparan diatas bisa dinilai terlalu negatif, namun sepanjang para calon ini tidak bersikap jujur pada rakyat dan takut pada Tuhan, maka label “not passed quality control check” akan tetap menempel di leher mereka. Kita tunggu sejauh mana program perbaikan yang mereka buat dapat relevan untuk membangkitkan Jawa Barat.
Saya pribadi ingin mendengar pemaparan mereka, beserta print out-nya. Tak peduli bila harus menghabiskan satu rim kertas untuk mencetaknya, tapi yang penting mereka beritikad dan berbuat nyata. Bila tidak, golput adalah pilihan terbaik. Akan tetapi bukan golputnya mereka yang kecewa karena tergusur dari persaingan politik kotor, tapi golput yang didasarkan pada hati nurani.
Golput yang efektif, adalah ketika 60% penduduk Jabar memilih untuk tidak memberikan suara. Pemerintah akan kapok karena legitimasi sudah tak bisa diraih lagi dengan bualan kosong dan konser dangdut yang seronok. Mereka harus berpikir, sebenar-benarnya berpikir.